Perkembangan Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Gus Dur

Perkembangan Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Gus Dur

 

  

Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Abdurrahman Wahid

Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Berkat dukungan Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

A.    Perkembangan Bidang Politik
Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P. Beberapa langkah reformasi yang dilakukan selama pemerintahan Gus Dur antara lain sebagai berikut.

1.       Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dan diganti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

2.      Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. 

3.      Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan dilakukan dengan pemisahan TNI dan Polri sehingga TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

4.      Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. 

5.      Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. 

Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. 

1.       Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial yaitu gagasan untuk mencabut Tap.MPRS No.XXV tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Gagasan tersebut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia. Namun beliau mengurungkan niatnya.

2.      Benturan Presiden Abdurrahman Wahid dengan organisasi massa dan partai politik Islam adalah gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Gagasannya tersebut mendapat tantangan keras.

B.     Perkembangan Bidang Ekonomi

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.       Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

2.      Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.

3.      Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

4.      Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial. Hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Gus Dur memberhentikan Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya.

Selain itu juga adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut.

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan dengan memorandum yang dikeluarkan DPR bahwa presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.

Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan presiden terhadap memorandum pertama.

Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan keadaan darurat dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. 

DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Menyadari posisinya yang terancam, presiden selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekrit Presiden yang berisi.

1.       Membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia.

2.      Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun.

3.      Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun isi dekrit tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Akhirnya melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Kebijakan kepemimpinan Gus Dur

1.      Dibidang Politik

Kelebihan

·         Membentuk Kabinet Persatuan Indonesia

·         Sering melakukan perjalanan luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain, menarik investasi, menerima penghargaan, berobat, sekaligus menghadiri bebagai forum dunia seperti forum ekonomi dunia atau pertemuan negara G-77.

·         Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif

Dengan kunjungan keluar negeri sebenarnya merupakan pemborosan, akan tetapi ini dilakukan untuk mengangkat citra Negara Indonesia. Akibat rezim Pak Soeharto, citra Indonesia dikenal sebagai negara totaliter dengan tingkat demokratisasi yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut Presiden Gus Dur melakukan kunjungan ke Negara Negara yang tergabung dalam ASEAN, Afrika, Eropa, hingga Benua Amerika. Seringnya Presiden Gus Dur berkunjung ke luar negeri ini ternyata mendapat respon positif dari dunia, bahkan membuka peluang kerjasama (terutama kerjasama dalam bidang perdagangan).

·         Iklim Politik Yang Demokratis

·         Penghapusan peraturan yang merugikan kaum minoritas.

·         Pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif (departemen penerangan dan sosial) hengga “niat” Gusdur ini membuka hubungan diplomati dengan Israel.

·         Kecenderungan pemikiran Gusdur yang menghargai kebebasan idividu dan keberagaman (dasar dari demokrasi) serta reformis.

·         Pada masa Abdurrahman Wahid terjadi perubahan drastis dalam bidang keterbukaan media. Gus Dur melikuidasi departemen penerangan, sehingga media massa lebih leluasa melakukan aktivitasnya.

·         Gus Dur terkenal dengan faham pluralismenya. Pada eranya lah kelompok minoritas Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar, seperti dalam pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional.

·         Stabilitas politik yang buruk menyebabkan stabilitas ekonomi berjalan pincang.

1.      Kelemahan

·         Presiden Abdurahman Wahid sering melontarkan pernyataan-pernyataan kepada media yang kerap memanaskan suhu politik Tanah Air. Hal tersebut menimbulkan keguncangan situasi politik dalam negeri. Salah satunya yaitu soal reshuffle cabinet atau desakan mundur terhadap sejumlah menteri.

·         Rendahnya tingkat popularitas Gusdur

·         Masyarakat kurang antusias dengan gaya pemerintahan Gusdur.

·         Dengan beberapa keputusan yang kontroversial membuat gusdur bukan sosok yang populis. Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasionalyang diakui kecemerlangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin (basis massa keagamann organisasi Nahdatul Ulama), Gus Dur memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalammembuat kebijakan, Gus Dur diragukan kemampuannya.

·         Tak Punya Basis Politik yang Kuat di Paremen (MPR/DPR)

·         Gus Dur bukanlahtokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang  mengusungnya saat itu (PKB), bukan partaidengansuara terbanyak.

·         Proses terpilihnya Gus Dur punterbilang unik. Hasil dari lobby-lobby plitik yang akhirnya membuat Gus Dur dipilih sebagai Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Gus Dur, ia “terpaksa”  merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya.

·         Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan, sedikit demi sedikit menarik dukungannya. Simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur pun dilengserkan oleh MPR dan “dipaksa” keluar dari Istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet.

2.      Dibidang Ekonomi

Kelebihan :

1)   Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya.

2)   Berani bersikap dan tegas juga pada sector-sektor ekonomi

1.      Kelemahan :

1)   Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi.

2)   Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APBN.

1.      Keberhasilan dan Kegagalan

Meskipun memimpin kurang lebih 2 tahun tepatnya 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001, Gus Dur telah menuai keberhasilan pada masany namun juga mengalami kegagalan dalam pemerintahannya di Indonesia.

1.      Keberhasilan

1.      Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

Mampu memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dengan melalui kunjungan ke luar negeri dan sekaligus membuka peluang kerjasama.

2.      Iklim Politik yang Demokratis

Telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi melalui perdamaianny dengan Israel.

2.      Kegagalan 

1.      Rendahnya Tingkat Popularitas Gus Dur

Dengan beberapa keputusannya yang kontroversial (menuai banyak kritik), membuat Gus Dur buka sosok yang populis. Bahkan ketika masa 100 hari pemerintahannya pun, tingkat popularitas Gus Dur sudah melorot jauh dari tingkat sebelumnya.

Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasional yang diakui kecermelangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin (basis masa keagamaan organisasi Nahdatul Ulama), Gus Dur memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Gus Dur siragukan kemampuannya.

2.      Tidak Memiliki Basis Politik yang Kuat di Parlemen (MPR/DPR)

Gus Dur bukanlah tokoh dari partai yang memenagkan pemilu. Partai yan mengusungnya pada saat itu ( PKB), bukan partai dengan suara terbanyak.

Proses terpilihnya Gus Dur adalah hasil dari lobby-lobby politik yang akhirnya membuat Gus Dur terpilih sebagai presiden. Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang di bentuk oleh Gus Dur, ia “terpaksa” merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya.

Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukan dukungan. Simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur dilengserkan oleh MPR dan “dipaksa” keluar dari istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet.

  

Kesimpulan

Kita dapat disimpulkan bahwa Abdurahman Wahid (Gus Dur) adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri jam’iytah Nahdlatul Ulama (NU) organisasi masa Islam terbesar di Indonesia dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Ny. Hj. Sholehah adalah putri pendiri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.

Pada masa pemerintahannya tentu saja banyak kelebihan maupun kekurangan dari kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini selama menjabat sebagai presiden RI.

Saran

Ideologi Pancasila hendaknya tetap dipertahankan di Negara Indonesia ini demi persatuan dan kesatuan Negara Indonesia ini. Semua kelebihan yang ada dalam masa pemerintahan Gus Dur hendaknya dapat tetap dijalankan dan dipertahankan di Indonesia. Agar Negara Indonesia menjadi negara yang maju dan juga dapat bersaing dengan Negara lain.